Bulatan Times – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menjadi perhatian setelah massa mahasiswa diarahkan untuk tidak menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Kepolisian meminta mahasiswa memilih lokasi lain untuk menyampaikan aspirasi. Polisi menyebut keputusan tersebut bukan berarti melarang masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan berkaitan dengan kondisi Bundaran HI yang memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian Jakarta.
Mengapa BEM UI Dilarang Demo di Bundaran HI?
Kepala Bagian Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Adri Desas Furyanto menjelaskan bahwa Bundaran HI merupakan salah satu titik paling penting dalam sistem mobilitas Jakarta.
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur penghubung masyarakat sekaligus bagian dari pusat aktivitas ekonomi. Jika ruas jalan di kawasan tersebut terhenti akibat aksi massa dalam jumlah besar, dampaknya dapat meluas ke berbagai ruas jalan lainnya.
Polisi kemudian meminta mahasiswa mengalihkan aksi ke lokasi yang dinilai lebih sesuai untuk kegiatan penyampaian pendapat.
Bundaran HI Dinilai sebagai Jantung Perekonomian
Polisi menggambarkan Bundaran HI sebagai salah satu pusat penting pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Kawasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman menjadi jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah Jakarta. Karena itu, penutupan atau terganggunya arus kendaraan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan panjang.
“Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia,” kata AKBP Adri dalam dialog dengan mahasiswa.
Atas pertimbangan tersebut, polisi tidak mengizinkan aksi demonstrasi dipusatkan tepat di Bundaran HI.
Berpotensi Mengganggu Lalu Lintas
Alasan lain berkaitan dengan potensi gangguan lalu lintas.
Bundaran HI berada di kawasan dengan mobilitas kendaraan yang sangat tinggi. Di sekitar lokasi juga terdapat fasilitas transportasi publik seperti Stasiun MRT Bundaran HI dan halte TransJakarta.
Jika massa dalam jumlah besar menempati badan jalan, kepadatan lalu lintas dikhawatirkan tidak hanya terjadi di sekitar Bundaran HI, tetapi merambat ke sejumlah ruas jalan arteri lainnya.
Polda Metro Jaya sebelumnya juga meminta massa mahasiswa mempertimbangkan lokasi alternatif, termasuk kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR/MPR RI. Polisi menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap dijamin, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat lainnya.
Ada Lokasi Khusus untuk Demonstrasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menetapkan sejumlah lokasi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang terbuka.
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015, terdapat tiga lokasi yang disediakan, yakni:
- Parkir Timur Senayan;
- Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI; dan
- Silang Selatan Monumen Nasional (Monas).
Aturan tersebut juga mengatur waktu penyampaian pendapat di ruang terbuka, yakni pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.
Dengan adanya lokasi yang telah ditentukan, polisi meminta peserta aksi memilih titik yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
Bundaran HI Merupakan Kawasan dengan Aktivitas Ekonomi Tinggi
Bundaran HI tidak hanya dikenal sebagai salah satu ikon Jakarta, tetapi juga berada di kawasan yang dipenuhi pusat bisnis dan perhotelan.
Kawasan tersebut menjadi jalur penting bagi masyarakat yang bekerja, berbisnis, menggunakan transportasi umum, maupun melakukan aktivitas lainnya.
Karena itu, polisi menilai demonstrasi dalam jumlah besar di titik tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan aksi di lokasi yang memang disiapkan untuk kegiatan penyampaian aspirasi.
Polisi Tetap Menjamin Hak Menyampaikan Pendapat
Kepolisian menegaskan bahwa pelarangan aksi di Bundaran HI tidak dimaksudkan untuk menghapus hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.
Polisi tetap menyatakan komitmennya untuk mengawal kegiatan demonstrasi agar berlangsung aman dan tertib. Namun, peserta aksi diminta mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan, pekerja, pelaku usaha, serta masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari.
Pada aksi BEM UI sebelumnya, polisi juga tetap melakukan pengamanan meskipun terdapat persoalan terkait pemberitahuan aksi. Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan hanya menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan melalui salah seorang mahasiswa dan tidak menerima surat resmi secara langsung hingga aksi berlangsung.
Di sisi lain, BEM UI membantah anggapan bahwa aksi mereka tidak memenuhi ketentuan. Pihak mahasiswa menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin konstitusi.
