BULATANTIMES.COM — Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Setelah sebelumnya meninjau kondisi di Kalimantan, Prabowo kini bertolak ke Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
Prabowo tiba di Riau untuk melihat secara langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebakaran tidak hanya dipadamkan, tetapi juga tidak kembali terjadi.
Baca Juga: Istana Bantah Haji Isam Jadi Koordinator Utama Pemadaman Karhutla
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo tidak ingin hanya menerima laporan dari bawahannya.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” kata Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8/2026). Sumber kutipan: Sekretariat Presiden/RRI.
Prabowo Ingin Lihat Kondisi Karhutla Secara Langsung
Kunjungan ke Riau dilakukan setelah Prabowo sebelumnya memimpin penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Kali ini, perhatian Presiden diarahkan ke Sumatra, khususnya Riau yang juga menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga: Prabowo Kerahkan 1.500 TNI untuk Tangani Karhutla Kalbar
Menurut Teddy, Prabowo ingin memastikan setiap keputusan yang sudah dibuat pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian agar penanganan berjalan cepat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.
Tak Hanya Memadamkan Api
Pemerintah tidak ingin penanganan karhutla berhenti pada pemadaman titik api.
Prabowo juga meminta sistem pencegahan diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Teddy mengatakan pemerintah harus membangun sistem yang memungkinkan potensi kebakaran diketahui dan ditangani sebelum api meluas.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat,” ujar Teddy. Sumber kutipan: Sekretariat Presiden/RRI.
Menurut Teddy, langkah pencegahan tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan embung sebagai sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, serta peningkatan kesiapan desa-desa yang berada di wilayah rawan karhutla.
Dengan sistem tersebut, penanganan diharapkan tidak lagi hanya bersifat reaktif ketika kebakaran sudah terjadi.
Pemerintah Evaluasi Penyebab Kebakaran
Selain memastikan proses pemadaman berjalan, pemerintah juga akan mengevaluasi penyebab kebakaran yang terjadi.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kebakaran disebabkan faktor alam, kelalaian, atau terdapat unsur kesengajaan maupun pelanggaran hukum.
Teddy menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Artinya, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan pencegahan, tetapi juga menyangkut penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Koordinasi Daerah Jadi Perhatian
Teddy juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Khususnya, gubernur, pangdam, dan kapolda diharapkan memiliki koordinasi yang kuat dalam menangani sekaligus mencegah karhutla.
Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat. Titik api yang terlambat ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas, terutama ketika kondisi cuaca dan lahan mendukung penyebaran api.
Sumber: Sekretariat Presiden, RRI, SINDOnews, dan Kompas.com.
