Bulatan Times – Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak menunggu lama untuk mulai menjalankan tugas barunya. Seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026), ia memastikan akan langsung kembali ke Kementerian Keuangan untuk memimpin pekerjaan kementerian.
Langkah tersebut dilakukan meski agenda serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, belum dilaksanakan secara resmi. Pengaturan sertijab akan dikoordinasikan oleh jajaran Kementerian Keuangan.
Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sehingga proses transisi berlangsung di lingkungan yang sudah sangat dikenalnya. Ia menilai pergantian pucuk pimpinan bukan berarti pekerjaan kementerian berhenti atau arah pengelolaan fiskal berubah secara mendadak.
Baca Juga: Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya
Pekerjaan Kemenkeu Langsung Dilanjutkan
Setelah pelantikan, Suahasil mengatakan proses transisi kepemimpinan akan dikoordinasikan dengan baik. Ia juga memastikan akan kembali ke kantor Kementerian Keuangan dan melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan.
Sebelum dilantik, Suahasil mengaku belum sempat berkomunikasi dengan Purbaya mengenai pergantian jabatan tersebut. Meski demikian, ia menegaskan koordinasi tetap menjadi bagian penting dalam proses peralihan kepemimpinan.
Pengangkatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Ia menggantikan Purbaya yang menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025.
Dengan pengangkatan tersebut, Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.
Prabowo Beri Arahan soal Kesehatan Keuangan Negara
Tugas awal Suahasil bukan hanya menjaga kesinambungan organisasi Kementerian Keuangan. Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel.
Menurut Suahasil, APBN harus tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah sekaligus menjalankan fungsi untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.
Pemerintah juga ingin komunikasi mengenai pengelolaan keuangan negara tetap dapat dipercaya publik. Situs resmi Presiden RI menegaskan Suahasil menempatkan kesehatan, kredibilitas, dan dampak APBN bagi masyarakat sebagai bagian dari agenda setelah pelantikannya.
Salah satu komitmen yang disampaikan adalah mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto. Batas tersebut dinilai penting untuk mempertahankan disiplin fiskal di tengah kebutuhan belanja pemerintah.
Baca Juga: RI Siapkan Pajak Ekspor Emas Hingga 15% Mulai 2026
Efisiensi Anggaran Bukan Sekadar Memotong Belanja
Suahasil juga memberikan gambaran mengenai pendekatan terhadap efisiensi anggaran. Menurut dia, efisiensi tidak semata-mata berarti memangkas belanja, melainkan memastikan setiap anggaran menghasilkan keluaran yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut berkaitan dengan struktur APBN yang terdiri atas penerimaan, belanja, serta pembiayaan. Pada sisi belanja, pemerintah akan terus mencari ruang agar penggunaan anggaran lebih efektif tanpa menghilangkan target program yang telah direncanakan.
Hal itu menjadi penting karena APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam membiayai berbagai program nasional. Pengelolaan belanja, termasuk kebijakan seperti penyaluran subsidi energi, menuntut ruang fiskal sekaligus ketepatan penggunaan anggaran.
Suahasil sendiri sebelumnya telah lama terlibat dalam penyusunan kebijakan fiskal. Selain menjadi Wakil Menteri Keuangan, ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Rekam jejak tersebut membuatnya tidak memasuki organisasi yang benar-benar baru ketika mendapat mandat sebagai bendahara negara.
Transisi Disebut Sebagai Kelanjutan Kebijakan
Pergantian Menteri Keuangan juga menjadi perhatian pelaku pasar karena posisi tersebut berpengaruh besar terhadap persepsi atas arah kebijakan fiskal Indonesia.
Suahasil mencoba menempatkan pergantian kepemimpinan sebagai kesinambungan, bukan perubahan mendadak. Ia menilai keberadaannya selama ini di dalam Kementerian Keuangan membuat proses transisi dapat dilanjutkan dari kebijakan yang sebelumnya sudah berjalan.
Fokus dalam waktu dekat adalah menjaga kredibilitas APBN, melanjutkan pekerjaan kementerian, serta memastikan belanja negara mendukung prioritas pemerintah tanpa meninggalkan disiplin fiskal.
Tantangan berikutnya berada pada pelaksanaan. Pemerintah harus mempertemukan kebutuhan pembiayaan program prioritas, sasaran pertumbuhan ekonomi, efektivitas belanja, serta batas defisit dalam satu kerangka APBN yang tetap dipercaya publik maupun pasar.
